Berita

PAN Bantah Wacana Penambahan Jumlah Kementerian untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Partai Amanat Nasional (PAN) merespons soal isu penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membantah wacana penambahan kementerian itu untuk bagi-bagi kekuasaan kepada para pendukung Prabowo-Gibran.

“Bagi kami kalau ada penambahan jumlah kementerian tentu bukan untuk bagi-bagi kekuasaan, bukan,” kata Viva saat dihubungi Tribunnews.com Selasa (7/5/2024).

Menurut Viva, wacana penambahan nomenklatur kementerian lebih kepada mengefektifkan manajemen pemerintahan.

Hal ini tentu menurutnya agar pemerintahan bisa bekerja secara detail secara spesifik dan orientasinya untuk pencapaian target.
“Indonesia negara besar, jadi kemampuan untuk mengelola manajemen pemerintahannya harus betul-betul menjadi kekuatan tersendiri bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.

Kendati demikian, Viva menyebut penyusunan komposisi kementerian merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. PAN, lanjut Viva, akan mengikuti arahan Prabowo.

“Presiden terpilih pak Prabowo tentu akan serius memikirkan tentang nakhoda dan kapal yang akan berlayar sampai tahun 2029,” pungkasnya.

Sebelumnya, juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan adanya keinginan Prabowo untuk duduk berdiskusi bersama para presiden pendahulunya.

Prabowo ingin ada semacam Klub Presiden yang terdiri dari dirinya, Presiden Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Megawati Soekarnoputri.

“Pak Prabowo secara berulang menyebutkan beliau ingin sekali duduk bareng, diskusi panjang dengan para mantan presiden nantinya, sehingga ada presidential club,” kata Dahnil Dikutip dari acara Kompas Petang Kompas TV, Senin (29/4/2024).

Menurut Dahnil, Prabowo ingin adanya sharing pengalaman dari para Presiden sebelumnya mengenai cara memimpin negara.

Selain itu, Prabowo juga ingin meminta pendapat dalam penyusunan kabinet pemerintahan.

Prabowo, kata Dahnil, berkomitmen dalam melanjutkan pemerintahan, tidak hanya pemerintahan Jokowi, melainkan juga SBY, dan Megawati.

Sumber
tribunnews.com
Komentar:
Array

Komentar menjadi tanggung jawab Anda sesuai UU ITE

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button