Berita

Viva Yoga Mauladi: Pemerintah Berjuang Wujudkan Keadilan

Penegakan hukum pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, dikritik Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo.

Bahkan, Ganjar memberikan nilai 5 dari 10, tentang penegakan hukum pada era kepemimpinan Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11).

Saat itu, Ganjar ditanya pendapatnya tentang penyebab penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Katanya, putusan MK membuat penegakan hukum menjadi turun.

Seperti diketahui, putusan MK tentang syarat usia minimal Capres-Cawapres, menjadi sorotan publik. Mengingat, setelah putusan ini, anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat jadi Cawapres.

“Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya. Kita dipertontonkan soal itu, sebenarnya,” tandas politisi PDIP ini.

Timses Ganjar-Mahfud, Achmad Baidowi mengatakan, reputasi pelaksanaan hukum, semakin kelihatan bermasalah ketika ada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Bahwa, terjadi pelanggaran etik hakim MK.

“Ibarat kata, nila setitik, merusak susu sebelanga,” katanya.

Anggota tim sukses Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi membela Jokowi. Dia mengatakan, ada yang menafsirkan penilaian itu, merupakan bentuk kekecewaan Ganjar. Karena, Jokowi effect tidak hinggap di pundak Ganjar. Atau, Ganjar tidak ikhlas karena Prabowo berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024.

Untuk lebih detailnya, berikut wawancara dengan Viva Yoga Mauladi mengenai hal tersebut.

Penegakan hukum saat ini, dikritik Capres Ganjar. Bagaimana tanggapan Anda?

Penegakan hukum di Indonesia memang belum sempurna. Masih terkendala aspek-aspek kelembagaan, peraturan perundang-undangan, aktor dan sumber daya manusia, serta kebijakan alokasi dana di APBN atau APBD.

Apakah penilaian Anda serupa dengan penilaian Ganjar?

Kami menilai, pemerintahan Presiden Jokowi terus berjuang keras mewujudkan keadilan, melalui penegakan hukum. Sebab, tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Satu hal lagi, pemisahan cabang-cabang kekuasaan, menuntut bahwa kekuasaan yudikatif dan kehakiman harus mandiri atau independen, dan tidak menjadi anak buah lembaga legislatif atau eksekutif.

Konkretnya?

Jika ada dinamika internal di masing-masing lembaga negara, tentu juga telah diatur bagaimana penyelesaian dan solusinya, agar diarahkan untuk penguatan kelembagaan demokrasi di Indonesia.

Ganjar memberikan nilai 5 untuk Pemerintahan Jokowi dalam bidang hukum. Tanggapan Anda?

Jika Mas Ganjar memberi nilai merah atau 5 atas penegakan hukum pasca putusan MK Nomor 90/2023, hal itu dapat dipahami.

Dipahami bagaimana?

Sikap Mas Ganjar yang memberikan rapor merah kepada pemerintahan Presiden Jokowi, ada yang menafsirkan sebagai kekecewaan karena Jokowi effect tidak hinggap di pundaknya. Atau, karena Mas Ganjar tidak ikhlas Mas Gibran maju, berpasangan dengan Pak Prabowo.

Apakah Anda kecewa dengan penilaian Ganjar?

Setiap warga negara bebas untuk memberikan penilaian yang bersifat subyektif atas kinerja Pemerintah. Hal itu tidak dilarang.

Sebaiknya bagaimana?

Untuk mengetahui fakta dan realitas, perlu data dan variabel yang komprehensif, agar menjadi penilaian yang obyektif dengan tingkat akurasi dan validasi yang tinggi. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak edisi Sabtu, 25 November 2023 dengan judul “Dikritik Ganjar, Jokowi Dibela Pengusung Prabowo-Gibran , Viva Yoga Mauladi: Pemerintah Berjuang Wujudkan Keadilan”.

Komentar:

Komentar menjadi tanggung jawab Anda sesuai UU ITE

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button