Viva Yoga Mauladi - Laman 8 dari 10 - Berbakti Untuk Negeri

Viva Yoga Mauladi

Berbakti Untuk Negeri

Beranda
Berita
Gagasan VYM
Profil
Ruang Aspirasi
Indeks

Berita Terbaru

Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi Berkontribusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Peradaban Indonesia Harus Dibangun dari Sumber Daya Manusia Unggul Ikhtiar Meningkatkan Perekonomian di Kawasan Transmigrasi Buku Tulis dari Presiden Prabowo Seluruh Partai Politik Tidak Mau Berbenturan Dengan Aspirasi Publik

5 bulan yang lalu

Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi Berkontribusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

5 bulan yang lalu

Peradaban Indonesia Harus Dibangun dari Sumber Daya Manusia Unggul

5 bulan yang lalu

Ikhtiar Meningkatkan Perekonomian di Kawasan Transmigrasi

Headline

Buku Tulis dari Presiden Prabowo

Berita

5 bulan yang lalu

Seluruh Partai Politik Tidak Mau Berbenturan Dengan Aspirasi Publik

Video

5 bulan yang lalu

Update Artikel Terbaru

Gagasan VYM

Sistem Pemilu Proporsional di Indonesia

Gagasan Viva Yoga Mauladi

Terkini

PAN Jelaskan Maksud Zulhas Celetuk Koalisi Baru di Jumpa 8 Parpol

Berita 3 tahun yang lalu

Fenomena Artis Masuk Parpol Jelang Pemilu Masih Marak

Berita 3 tahun yang lalu

Sistem Pemilu Proporsional di Indonesia

Gagasan Viva Yoga Mauladi 3 tahun yang lalu

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai mantan terpidana harus menunggu lima tahun untuk bisa maju sebagai calon legislatif (caleg). Foto/dpr.go.id

PAN Dukung Putusan MK soal Mantan Napi Harus Tunggu 5 Tahun untuk Nyaleg

Berita 4 tahun yang lalu

Video Rekomendasi

Berita VYM

Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi Berkontribusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

5 bulan yang lalu

Peradaban Indonesia Harus Dibangun dari Sumber Daya Manusia Unggul

5 bulan yang lalu

Ikhtiar Meningkatkan Perekonomian di Kawasan Transmigrasi

5 bulan yang lalu

Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi. (Ari Saputra/detikcom)

PAN Sentil NasDem Tak Wajar Abstain di Revisi UU IKN

Berita 4 tahun yang lalu

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi

Deklarasi Dukungan Relawan Amanat Indonesia Untuk Anies Tidak Mewakili PAN

Berita 4 tahun yang lalu

Viva Yoga Mauladi. (Foto: Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)

Golkar Yakin Airlangga Bakal Diusung KIB, PAN: Kami Tetap Zulhas

Berita 4 tahun yang lalu

Viva Yoga Mauladi. (Fraksi PAN)

Megawati-SBY Semeja di KTT G20, PAN: Merah Dikombinasi Biru Warna Indah

Berita 4 tahun yang lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (7/11/2022). Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal ciri-ciri pemimpin yang benar-benar memikirkan masyarakat.

Respons Pernyataan Jokowi Soal Pemimpin Berambut Putih, Viva Yoga: Kalau di PAN Ada Zulkifli Hasan

Berita 4 tahun yang lalu

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. (dok. detikcom)

Harap Jokowi Tetap Aktif Usai 2024, PAN Usul Dirikan ‘Jokowi Institute’

Berita 4 tahun yang lalu

Sudah ditampilkan semua

Tampilkan Lebih Banyak

Viva Yoga Mauladi

Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia
Wakil Ketua Umum DPP PAN

Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi Berkontribusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Keluarga transmigran yang berasal dari Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta, berangkat ke kawasan transmigrasi 14/12/2025.

Total yang diberangkatkan ada 51 jiwa. Dengan perincian, 3 kepala keluarga dan 9 jiwa diberangkatkan di lokasi transmigrasi di Torire, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah; dan 12 kepala keluarga dan 42 jiwa akan ditempatkan di Taramanu Tua, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat.

Para transmigran akan mendapat tanah seluas 2 Ha dan jaminan hidup selama 1 tahun. Mereka akan menjadi petani kopi atau coklat. Komoditas yang ditanam dan dikelola di masing-masing kawasan transmigrasi disesuaikan dengan karakter daerah. Kemarin saya berkunjung ke kawasan transmigrasi di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, di sana transmigran menanam sawit.

Perpindahan penduduk lewat transmigrasi adalah bentuk negara hadir di tengah masyarakat. Meski demikian apa yang dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi (Kementrans) lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. #prabowo #vivayogamauladi #pan #zulhas

Transmigrasi sebagai Upaya Pemerataan Kesejahteraan

Kementerian Transmigrasi dalam menjalankan program tidak bisa sendirian. Kita harus bersinergi dengan kementerian, BUMN, lembaga negara dan masyarakat lainnya. Demikian saya tegaskan dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, 23/12/2025.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman yang digelar di Kantor Kemenkop tidak hanya menyatakan bersinergi dengan Kementerian Transmigrasi namun juga dengan Kementerian UMKM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan BPJS. Hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; dan Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti.

Kerja sama dengan Kemenkop sangat penting untuk membangun dan mengembangkan koperasi serta memberdayakan anggotanya di kawasan transmigrasi. Dikatakan di kawasan transmigrasi ada kelompok-kelompok usaha. Untuk mengelola hasil usahanya perlu adanya lembaga ekonomi, di antara lembaga ekonomi yang tepat salah satunya koperasi.

Ikhtiar Meningkatkan Perekonomian di Kawasan Transmigrasi

Ikhtiar Presiden Prabowo Subianto menghadirkan Kawasan Kampung Haji Indonesia adalah terobosan penting bagi jemaah haji Indonesia. Hadirnya pembangunan kawasan ini memberi banyak manfaat penting, mulai dari kemudahan bagi jemaah untuk akses akomodasi, penghematan biaya, dan hal-hal operasional lainnya yang selama ini dirasakan oleh jemaah. Ini adalah terobosan penting dalam sejarah yang akan terus dikenang dan dirasakan manfaatnya oleh tiap jemaah haji ke depan. #KSP #kampunghaji #IndonesiaMaju

Kawasan Kampung Haji sebagai Terobosan Pelayanan Jemaah Indonesia #update

Seluruh partai politik dipastikan tidak akan mau berhadapan atau berbenturan dengan aspirasi publik. Karena hal itu akan berdampak pada nilai eektoral partai politik di pemilu. Ada pertanyaan, kenapa respon publik terhadap pilkada tidak langsung memiliki tone negatif, kok masih memperjuangkan pilkada tidak langsung melalui DPRD?

Apakah tidak khawatir berhadapan dengan aspirasi masyarakat? Begini pemikirannya. Respon negatif di media sosial saat ini masih dinamis. Bisa naik atau turun, tergantung kepada respon masyarakat ketika terjadi proses dialektika dalam diskusi dan perdebatan.

Demokrasi menyediakan ruang bebas dalam menyalurkan ide dan gagasan, baik pro atau kontra. Perdebatan itu tentu akan mengupas substansi kehidupan demokrasi, hak politik individu, kedaulatan rakyat, kemakmuran, atau praktik politik liberal di lapangan.

Tentu nantinya akan ada banyak persamaan ide dan persepsi jika pergulatan pemikiran berbenturan dan selanjutnya ada jalan menuju sintesa baru. Kita menginginkan bahwa hak pilih individu sebagai hak politik janganlah ditukar dengan komoditas ekonomi sesaat.

Nanti hanya sekedar menarasikan kedaulatan formal prosedural, bukan substansi. Jika pemilihan tidak langsung dikhawatirkan terjadi money politics di DPRD, atau terjadi potensi transaksi di ruang gelap dan sunyi, maka KPK dan aparat penegak hukum sedari awal harus melakukan pencegahan, pengawasan, dan pengendalian secara detil dengan dibantu teknologi canggih, karena hal itu jelas pelanggaran hukum.

Dari sisi teori, mengawasi jumlah 50 anggota DPRD, meskipun sulit karena banyak trik dan jalan menuju roma, tetapi akan relatif terjangkau secara sistematis dibanding ratusan ribu suara. Ketidakpercayaan publik terhadap keberadaan lembaga legislatif menjadi faktor utama penolakan pilkada melalui DPRD. Makanya, partai politk harus secara kolektif melakukan koreksi dan evaluasi internal agar publik percaya ke lembaga legislatif dan prtai politik.

Seluruh Partai Politik Tidak Mau Berbenturan Dengan Aspirasi Publik

Pilkada dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih melalui DPRD, sesuai pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah sama-sama konstitusionalnya, tetapi dengan syarat harus dilakukan secara demokratis.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa apakah Pilkada langsung atau Pilkada tidak langsung adalah open legal policy, tergantung kepada pembuat Undang-Undang, yakni lembaga legislatif/ DPR dan lembaga eksekutif/ pemerintah.

Adanya rasa kekhawatiran jika pilkada melalui DPRD akan melahirkan otoritarian dan sentralisme kekuasaan, adalah hal yang wajar. Tetapi menurut pemikiran saya, kita tidak boleh set back atau balik ke belakang lagi. Dan hal itu tidak akan dapat terlaksana karena menyalahi hukum alam dan kehidupan demokrasi.

Proses pengawasan kepada negara, di samping secara internal dilakukan oleh institusi negara, seperti DPR, BPK, KPK, dan Aparat Penegak hukum, juga diawasi oleh: 1. kekuatan civil society, yakni sekelompok orang atau lembaga non negara, seperti LSM, yang memiliki ciri: mampu membatasi diri dengn kekuasaan, bersifat kritis, dan memberikan pikiran banding atas kebijakan negara.

Demokrasi tanpa kehadiran civil society akan melahirkan kondisi politik yang otoriter; 2. Kekuatan nitizen melalui sosial media yang tidak pernah tidur 24 jam. Mereka juga bagian dari kekuatan civil society yang berperan penting dalam membangun kualitas demokrasi. Sikap kritis publik terhadap kebijakan pemerintah akan melahirkan checks and balances dalam kehidupan demokrasi. Tentunya juga disertai dengan spirit nasionalisme, sikap obyektif, dan bertanggungjawab atas kemajuan bangsa dan negara.

Pilkada, Demokrasi, dan Pengawasan Kekuasaan

Pilkada dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih melalui DPRD, sesuai pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah sama-sama konstitusionalnya, tetapi dengan syarat harus dilakukan secara demokratis.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa apakah Pilkada langsung atau Pilkada tidak langsung adalah open legal policy, tergantung kepada pembuat Undang-Undang, yakni lembaga legislatif/ DPR dan lembaga eksekutif/ pemerintah.

Secara empiris, banyak Anak Bangsa yang cerdas, memiliki visi, futuristik, berpendidikan tinggi sampai Profesor, karena hanya berbekal integritas dan kapasitas saja, tergusur oleh sosok yang mengandalkan pencitraan, popularitas, dan banyaknya isi tas.

Pemilih tentu tidak akan detil meneliti visi dan rencana program. Pemilih akan mencoblos yang ia kenal dan ia sukai. Memang ada sosok figur terkenal dan populer serta banyak isi tas, tetapi juga cerdas dan visioner, namun hal itu jarang ditemui.

Untuk itu, akan banyak manfaatnya jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Jika ada kekhawatiran terjadi money politics yqng dilakukan anggota Dewan di ruang gelap dan sunyi, maka Aparat Penegak Hukum harus bertindak sejak awal untuk mencegah dan membongkar praktik money politics.

Mengawasi anggota DPRD yang berjumlah sekitar 50 orang akan lebih mudah dibanding mengawasi ratusan ribu atau jutaan suara di lapangan. Demokrasi hanya sarana efektif untuk mencapai tujuan hidup bernegara, yakni untuk rekrutmen kepemimpinan yang baik dan berintegritas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menegakkan keadilan sosial. Perjuangan ini adalah bagian dari ijtihad politik. Tentu banyak juga pemikiran lainnya.

Pilkada dalam Perspektif Konstitusi dan Demokrasi #vivayogamauladi

Follow Us

Follow Us

Download Our Apps

Lain-lain

Ruang Aspirasi
Indeks
Kebijakan Privasi
Syarat dan Ketentuan

Copyright © 2025 VivaYogaMauladi.com

Managed by : PT Groove Times Indonesia